Potret Kehidupan Pahlawan Yang Dilupakan

Hukum-dps.blogspot.com Selamat malam semuanya, kebetulan saya menulisnya malam-malam sekitar pukul 22:51 WIB. Saya akan sedikit menulis bukan curhat yang terlintas dipikiran saya setelah saya menonton video seorang Pahlawan yang menghabiskan sisa hari tuanya mengemis dijalanan, saya begitu terharu coba kalian bayangkan, tapi jangan hanya sekedar membayangkan saja, coba untuk meresapi berikut gambarnya

Bapak ini pejuang, pejuang pada masa penjajahan. Sejak ia memutuskan menjadi seorang pahlawan, ia tidak ragu-ragu untuk angkat senjata. Namanya Pak Anwar

Seandainya Mereka didanai oleh negara, mereka tidak akan seperti itu.

Uang untuk mereka habis dihajar oleh orang-orang yang tidak punya integritas, tidak punya pendirian dalam menjalannkan tugasnya. Sekian dulu postingannya trima kasih

Sekian dulu postingan dari saya, Hormat Admin : Doly Prima Sianturi

Comments

Pasal UUD 1945 Yang Menyangkut Lembaga Eksekutif, Legislatif , Yudikatif

1. MPR a) Pasal tentang keanggotaaan MPR Pasal 2 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) b) Pasal tentang sidang yang diselenggarakan MPR Pasal 2 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. c) Pasal tentang wewenang MPR dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Pasal 3 (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****) Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presid

Resume Hukum Administrasi Negara (HAN)

BAB 1 ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI 1.1 Peristilahan Istilah hukum administrasi negara berasal dari keputusan/kesepakatan pengasuh mata kuliah tersebut pada pertemuan di cibulan tanggal 26-28 Maret 1973. Sebelumnya istilah yang di gunakan ialah mengacu pada SK mentri P dan K tanggal30 Desember 1972 yaitu dengan nama Hukum Tata Pemerintahan. Dikaitkan dengan penggunaan istilah “administrasi” kiranya perlu di kaji kembali yaitu arti kata/istilah “administrasi” dalam hukum administrasi negara apakah sama dengan arti/istilah administrasi dalam ilmu administrasi negara. Langkah sistematis yang bisa kita tempuh ialah dengan memaparkan arti istilah administrasi menurut konsep HAN dan arti istilah administrasi menurut konsep IAN dan di teliti dari kepustakaan masing masing. Dalam bahasa asing istilah yang di gunakan ialah : inggris menggunakan istilah “administrative law” belanda menggunakan istilah “administratief recht” atau “bestuursrecht” jerman menggunakan

Pasal 53 & 54 KUHP : Mengenai Pogging ( Percobaan )

PERCOBAAN (Poging) MOHAMMAD EKAPUTRA, SH.,M.Hum Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara A. Pengertian Percobaan (Poging) 1. Percobaan Menurut KUHP Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut: Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 Mencoba me

Lingkungan Sosial dan Hukum

Search This Blog