Penyebab Lemahnya Penanganan Narkoba Di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu tempat penyebaran narkoba yang dapat dikatakan besar. "Kasus penggunaan narkoba beberapa tahun belakangan makin meningkat, yang menandakan masih maraknya peredaran narkoba di masyarakat. Pangkal masalahnya adalah penegakan hukum kasus narkoba yang masih lemah," ujar Fadli Ketua umum DPP partai gerindra.

Induk permasalahan lemahnya penanganan kasus tentang narkoba adalah lemahnya hukum itu sendiri yang menganggap pengedar narkoba hanya dikenakan pasal Minimalis. Selain itu yang menyebabkan semakin maraknya pengedar narkoba adalah pemberian Grasi dari pemerintah yang menyebabkan jaringan pengedar narkoba semakin marak dan meluas hampir diseluruh Indonesia.

Jika terus ada grasi dalam menangani kasus ini, maka permasalahan baik dari pengedar narkoba dan pemakainya tidak akan pernah ada habisnya. Jadi tidak aneh jika melihat jumlah pemakai narkoba diIndonesia kian meningkat dari tahun ke tahunnya.

Menurut Fadil jumlah pemakai narkoba saat ini sekitar 5,8 Juta orang dan kerugian Negara atas maraknya penggunaan narkoba sekitar 40 Triliun.

Hukum di Indonesia termasuk lunak, coba kita bandingkan dengan Negara tetangga kita “Singapura dan Malaysia” , jika kedapatan menggunakan narkoba, Negara tersebut bisa menerapkan hukuman mati. Akibat dari lemahnya hukum di Indonesia ini, dunia internasional mengganggap Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk penjualan narkoba tersebut.

Comments

Pasal UUD 1945 Yang Menyangkut Lembaga Eksekutif, Legislatif , Yudikatif

1. MPR a) Pasal tentang keanggotaaan MPR Pasal 2 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) b) Pasal tentang sidang yang diselenggarakan MPR Pasal 2 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. c) Pasal tentang wewenang MPR dalam melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Pasal 3 (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****) Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presid

Resume Hukum Administrasi Negara (HAN)

BAB 1 ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI 1.1 Peristilahan Istilah hukum administrasi negara berasal dari keputusan/kesepakatan pengasuh mata kuliah tersebut pada pertemuan di cibulan tanggal 26-28 Maret 1973. Sebelumnya istilah yang di gunakan ialah mengacu pada SK mentri P dan K tanggal30 Desember 1972 yaitu dengan nama Hukum Tata Pemerintahan. Dikaitkan dengan penggunaan istilah “administrasi” kiranya perlu di kaji kembali yaitu arti kata/istilah “administrasi” dalam hukum administrasi negara apakah sama dengan arti/istilah administrasi dalam ilmu administrasi negara. Langkah sistematis yang bisa kita tempuh ialah dengan memaparkan arti istilah administrasi menurut konsep HAN dan arti istilah administrasi menurut konsep IAN dan di teliti dari kepustakaan masing masing. Dalam bahasa asing istilah yang di gunakan ialah : inggris menggunakan istilah “administrative law” belanda menggunakan istilah “administratief recht” atau “bestuursrecht” jerman menggunakan

Pasal 53 & 54 KUHP : Mengenai Pogging ( Percobaan )

PERCOBAAN (Poging) MOHAMMAD EKAPUTRA, SH.,M.Hum Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara A. Pengertian Percobaan (Poging) 1. Percobaan Menurut KUHP Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut: Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 Mencoba me

Lingkungan Sosial dan Hukum

Search This Blog