Penafsiran Undang-undang Hukum Pidana

   Soal ini didalam doktrin merupakan soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas penting pula bagi hakim.

      Hukum Pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsirannnya. Adapun yang diterangkan didalam Titel IX buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran undang-undang hukum pidana, akan tetapi hanya mengenai penafsiran dari beberapa kata-kata dan istilah yang dipergunakan didalam KUHP. Ini yang disebut "Autentieke Interpretatie" / Penafsiran Autentik.

      Ini tidak berati bahwa isi buku I memberi cara  penafsiran daripada pasal-pasal hukum pidana, akan tetapi hanya sekedar memberi penafsiran daripada kata-kata dan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Hukum Pidana dan tidak mengenai seluruh soal. Oleh sebab Hukum Pidana sendiri memberi cara penafsiran dari undang-undang hukum pidana, maka penafsirannya disandarkan pada dokrin dan kekuasaan hakim (jurisprudensi).

        Pada umumnya, syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lapangan hukum, misalnya Hukum Perdata, Hukum TataNegara, dsb berlaku juga bagi penafsir hukum pidana, terkecuali beberapa syarat.

        Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran daripada undang-undang adalah, Bahwa undang-undang itu harus di tafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri (Simons : "Het hoofdbeginsel ancet sijn, dat da wat uit zichzelf moet worden verklaard"). Ini berati guna menafsirkan undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.

        Akan tetapi, disamping itu kita tidak boleh mengabaikan kejahatan, meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan.

       Berhubungan dengan itu syarat penting apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti kata lain yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran. Bila ternyata kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberi kemungkinan untuk menafsirkannya dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsirannnya.

      Jadi : Lain cara penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata didalam undang-undang itu tida tegas.

Admin : DOLY P SIANTURI